by

KPK Tawarkan Kerja Sama, IM57+ Institute Ajukan Syarat Khusus

Berita ini dikutip dari :

JawaPos.com – Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute), institusi besutan mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK membuat sikap terhadap KPK. Sikap itu terkait rencana kerja sama yang dilontarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam pemberantasan korupsi.

Praswad Nugraha, salah satu awak IM57+ Institute mengatakan bahwa pihaknya memberikan syarat jika pimpinan KPK ingin bekerja sama. Yakni, meminta KPK melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

Praswad menegaskan bahwa Komnas HAM telah menyatakan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) melanggar HAM dan maladministrasi. Asesmen itu berupaya untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK secara sewenang-wenang.

“Boleh banget KPK bekerja sama IM57+ Institute. Mungkin bisa dimulai dengan KPK melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman,” atas pemecatan 58 pegawai KPK secara sewenang-wenang,” kata Praswad dikonfirmasi, Minggu (10/10).

Praswad, mantan pegawai ini meminta pimpinan KPK untuk memberikan hak konstitusinal para pegawai yang dipecat pada 30 September 2021. “Hak konstitusional kami berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU 19 Tahun 2019, kami harus di angkat sebagai ASN di KPK. Pegawai KPM adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara,” tegas…


Untuk Info lebih lanjut klik link berikut:

Source link

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *