by

Kemendikbud Sebutkan PJJ Berpengaruh Jelek Untuk Murid

01 Des 2020, 23:32 WIB

Dkabari.com, Jakarta Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan pengajaran jarak jauh (PJJ) karena wabah COVID-19 memberikan imbas negatif untuk murid.

“Dimulai dari teror putus sekolah, yang karena anak mau tak mau bekerja untuk menolong keuangan keluarga di tengah-tengah wabah COVID-19,” tutur Direktur Jenderal Pengajaran Anak Umur Awal, Pengajaran Landasan dan Pengajaran Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Ia menerangkan penerapan PJJ membuat orang-tua mempunyai pemahaman tidak dapat menyaksikan fungsi sekolah dalam proses mengajar-belajar jika evaluasi tidak dikerjakan secara bertemu muka.

Imbas selanjutnya ialah masalah perkembangan, mana yang berlangsung ketimpangan perolehan belajar.

“Ketidaksamaan akses dan kualitas sepanjang evaluasi jarak jauh (PJJ) bisa menyebabkan ketimpangan perolehan belajar, khususnya untuk anak dari sosio ekonomi berlainan,” terang ia seperti diambil dari Di antara.

Selanjutnya, akan berlangsung resiko kehilangan evaluasi yang berlangsung secara berkelanjutan dan menghalangi perkembangan anak secara maksimal.

Imbas setelah itu desakan psikososial dan kekerasan di rumah tangga mana yang menyebabkan anak depresi karena kurangnya hubungan dengan guru, rekan dan lingkungan luar. Ditambahkan desakan karena susahnya evaluasi jarak jauh yang mengakibatkan depresi pada anak.

” masalah kekerasan banyak yang tidak teridentifikasi, tiada sekolah banyak anak terjerat pada kekerasan di dalam rumah tiada teridentifikasi oleh guru,” katanya.

Awalnya, Menteri Pendayagunaan Wanita dan Pelindungan Anak (Kemen PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjelaskan wabah COVID-19 sudah berpengaruh pada tingginya masalah perkawinan atau pernikahan pada anak.

Bintang menjelaskan dalam waktu Januari sampai Juni 2020, Tubuh Peradilan Agama Indonesia sudah terima seputar 34.000 permintaan dispensasi kawin yang disodorkan oleh calon mempelai yang belum berumur 19 tahun.

Menteri Bintang memandang tingginya masalah perkawinan pada anak jadi salah satunya pemicu bertambahnya angka anak putus sekolah.

Pemerintahan memberi kelonggaran pada Pemerintahan Wilayah (Pemda) untuk lakukan evaluasi bertemu muka mulai semester genap 2020/2021 atau Januari 2021. Pemberian ijin bisa dikerjakan secara serempak atau setahap per daerah kecamatan dan atau dusun atau kelurahan.

Hal tersebut berlaku mulai semester genap tahun tuntunan 2020/2021 atau bulan Januari 2021. Salah satunya fakta pemberian kelonggaran itu untuk kurangi imbas negatif PJJ.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *