by

Gempar Tersangka Korupsi Rp 37 Triliun Bawa-bawa Nama JK

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut bekas Kepala BP Migas Raden Priyono korupsi Rp 37 triliun dalam masalah PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI). Melalui kuasa hukumnya, Tumpal Hutabarat, Raden Priyono berkicau jika ia cuman jalankan perintah Wakil Presiden (Wakil presiden) saat itu, Jusuf Kalla (JK).
Perintah yang diartikan Raden Priyono yakni berawal dari Meeting di Istana Wakil presiden pada tanggal 21 Mei 2008. Jadwal Peningkatan Pusat Industri Petrokimia Tuban, dengan arah ialah spesial mengenai pendayagunaan kemampuan produksi dan optimasi peranan TPPI dalam pengadaan supply BBM untuk teritori Jawa Timur.

Meeting dipegang oleh Wakil presiden Jusuf Kalla dan didatangi diantaranya oleh Menteri ESDM Dirjen Bujet, Dirjen Kekayaan Negara sebagai wakil Menteri Keuangan RI, Dirut Pertamina dan Kepala BPH Migas (bukan BP MIGAS). Arah dilaksanaannya meeting itu mengulas mengenai persoalan berkenaan bidang migas, terutamanya industri Hulu Migas.

Hasil pertemuan ialah perlu dikerjakan cara pengamanan TPPI. BP Migas, Pertamina dan PT TPPI supaya mengakhiri pengkajian berkenaan pola usaha yang sama-sama memberikan keuntungan untuk PT TPPI dan Pertamina terhitung harga jual minyak mentah/kondensat ke PT TPPI.

Atas instruksi itu, Kepala BP Migas Raden Priyono tindak lanjuti dengan menyuntik dana ke PT TPPI sebesar USD 2,7 miliar.
Nah, rupanya terakhir berlangsung permasalahan. PT TPPI selanjutnya kembalikan uang sejumlah USD 2,5 miliar ke Kemenkeu hingga masihlah ada beda uang yang belum dibalikkan.

Masalah di atas lagi berguling ke khalayak. JK pada akhirnya angkat bicara. Pada 16 Juni 2015, dia mengatakan masalah PT TPPI ialah perselisihan perdata, bukan pidana.

“Yang keliru ialah keharusan TPPI tidak dibayar. Bukan prosesnya. Jadi ini dapat jika dibayarkan selekasnya ya dapat usai, bermakna tak perlu dipidana. Kan hutang piutang ini kan,” tutur JK di kantor Wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara.

Menurut JK, persoalan di antara BP Migas dan PT TPPI ada pada kontrak dagang ke-2 instansi itu. JK memperjelas, 60 % saham PT TPPI punya pemerintahan.

“Jadi di antara perusahan pemerintahan dan pemerintahan harus menolong. Tetapi harus disanggupi kewajibannya semasing. Nah pertamina penuhi kewajibannyaa memberi kondensat, tetapi ini TPPI tidak punyai keharusan untuk memberikan hasil kondensat itu berbentuk bensin, minyak tanah tidak dilakukan,” tambah JK. Informasi Lengkap Seterusnya