by

99 persen anggota Inkindo alami penurunan pendapatan

Berita dikutip dari :

Jakarta (ANTARA) – Ikatan Konsultan Nasional Seluruh Indonesia (Inkindo) menyebutkan 99 persen perusahaan anggotanya mengalani penurunan pendapatan (revenue) akibat pandemi COVID-19 sepanjang 2020 berdasarkan survei terhadap 6.000 perusahaan anggotanya.

“Sekitar 99 persen revenue turun, kemudian 27 persen atau sekitar 1.300 perusahaan sebagian besar menengah kecil mati suri dan terpaksa melakukan PHK,” kata Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo, Peter Frans dalam Outlook Inkindo 2020 di Jakarta, Rabu.

Frans mencatat telah terjadi pengurangan karyawan sampai dengan 35 persen akibat pandemi, selain itu sebanyak 80 persen anggotanya saat ini membutuhkan dukungan permodalan.

Pandemi COVID-19 menurut Frans telah memporakporandakan hampir semua sektor termasuk perusahaan konsultan yang diawali dari masalah kesehatan dan berujung ke masalah ekonomi hingga berlanjut ke seluruh sektor usaha.

“Kalau kita lihat oulook dari Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) memberik estimasi pola V untuk konstraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak terlalu dalam ditahun 2020 (minus 5,3%) dan diperkirakan merangkak naik dengan tajam menjadi 6% di 2021 dengan beberapa asumsi termasuk vaksin edar, sementara Bappenas optimis diangka 5%, artinya ada nada optimisme di sini,” ujar Frans.

Frans mengatakan Inkindo sebagai organisasi tertua dan terbesar di Indonesia memandang selama 2020 yang penuh cobaan ini untuk jadi optimis pada 2021, terlebih Inkindo menampung 18 bidang layanan, seperti konsultan budaya, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial sarana dan lain sebagainya secara umum terbagi menjadi dua rumpun utama, yaitu konstruksi dan non konstruksi.

“Kami melihat jasa konsultan akan mengalami peningkatan permintaan di tahun 2021,” ujar Frans optimistis.

Frans melihat adanya sejumlah isu strategis yang merupakan tantangan dan peluang konsultan pada 2021, yakni terkait dengan regulasi yang saat ini mengalami perubahan relatif cepat.

Sebagai contoh dengan telah terbitnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja, banyak aturan turunannya yang masih belum sinkron. Oleh karena itu, Frans berharap pemerintah dapat mengharmonisasikan serta menyinkronkan dari regulasi sebelumnya ke regulasi yang sudah terbit, sehingga aturan turunnya nanti akan menjadi lebih jelas, mudah dimengerti, serta adanya transparansi regulasi dan antarregulasi tidak terjadi saling tindih.

Big data

Perkembangan sistem informasi teknologi saat ini berlangsung sangat pesat, dan semua data khususnya yang terkait dengan industri usaha jasa konsultan masih terkotak-kotak belum adanya penyimpanan dalam satu big data.

Untuk itu, Frans meminta pemerintah perlu membuat suatu sistem yang terintegrasi dengan seluruh data di kementerian atau lembaga terkait sistem perizinan berusaha.

Dengan adanya big data ini semua menjadi mudah, pelaksanaan tender menjadi lebih transparan serta efektif dan efisien. Dan dengan adanya big data ini, diharapkan juga adanya sistem informasi terintegrasi jasa konstruksi dan semua data dapat terkoneksi dengan penerbit dokumen.

Konsultan juga dapat berperan pada bidang sumber daya manusia (SDM), hal ini terkait banyak industri jasa konstruksi yang terkena imbas COVID-19 karena terjadi tambahan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan biaya produksi, kapasitas ruang kerja yang berkurang, aturan jam kerja, serta harus lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja SDM sehingga menjadi beban baru biaya kerja.

Frans mengatakan terdapat beberapa catatan yang harus segera diselesaikan Inkindo sebagai organisasi antara lain kepercayaan pemerintah dengan menunjuk sebagai lembaga akreditasi untuk dunia konstruksi melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang bernama Lembaga Penilaian Kesesuaian Sertifikasi Badan Usaha Inkindo.

Diharap lembaga ini dapat memberikan sertifikasi untuk badan usaha dengan murah, cepat, mudah dan terpercaya.

Dia berharap segera dikeluarkannya lembaga serupa untuk jasa non konstruksi yakni Bappenas dengan inisiasi adanya Perpres Mandiri Usaha Jasa Konsultan Non Konstruksi.

“Inkindo dapat mengambil peran di kondisi ini untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dengan diberikan kesempatan menjadi perusahaan terkemuka pada proyek-proyek stategis nasional dan dari negara donor,” ujar Frans.

Baca juga: Ketua Inkindo: Realokasi anggaran pengaruhi pekerjaan konstruksi

Baca juga: Inkindo harapkan sektor konstruksi tetap berjalan selama PSBB

Baca juga: Hari buruh, Inkindo usulkan keringanan pajak untuk cegah PHK

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA 2020



Source link

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *